Sahamok.net – Berdasarkan penelitian Australia tentang klasifikasi Bitcoin, negara ini akan membuat undang-undang cryptocurrency yang jauh lebih luas daripada di tempat lain di dunia.

Kerangka hukum yang seragam

Otoritas crypto Australia ingin membuat definisi hukum untuk aset kripto. Mereka yakin bahwa ini akan membantu melindungi konsumen dan mencegah penipuan.

Menteri Keuangan Australia, Jim Chalmers mengatakan bahwa sebelum pemerintah dapat menyadari potensi pasar cryptocurrency sepenuhnya, pertama-tama harus mendapat pemahaman baik tentang risiko dan kerentanan yang melekat.

Pemerintah sebelumnya mencoba mengatur penggunaan aset kripto, tetapi melompat pada opsi tanpa terlebih dahulu memahami apa yang perlu diatur.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese mengambil pendekatan yang lebih serius untuk mencari tahu apa yang ada di sekitar ekosistem dan risiko yang perlu dipelajari terlebih dahulu.

Australia menjanjikan pendekatan bernuansa kripto

Pada bulan Desember 2021, Menteri Keuangan saat itu Josh Frydenberg mengatakan bahwa cryptocurrency perlu diatur sebelum adanya adopsi secara luas. Namun, dia tersingkir bersama dengan sisa pemerintahan dalam pemilihan umum.

Pemerintahan yang dipimpin Albanese sekarang mengklaim bahwa pendekatan yang dilakukan terhadap cryptocurrency lebih bernuansa, hati-hati, dan intensif daripada proposal pemerintah sebelumnya. Belum diketahui kapan tepatnya tindakan akan diambil.

Pada bulan Desember lalu, Departemen Keuangan Australias merilis laporan tentang “transformasi sistem pembayaran Australia”. Pelajaran yang dipetik dari proyek ini akan menjadi dasar untuk kerangka peraturan crypto yang akan diluncurkan pada tahun berikutnya.

Menurut pernyataan hari ini, proyek pemetaan token pemerintah akan memerlukan:

• Identifikasi kesenjangan dalam sistem regulasi,
• Memajukan pekerjaan pada kerangka kerja lisensi,
• Tinjauan struktur organisasi yang inovatif,
• Investigasi persyaratan penjagaan untuk penjaga aset kripto pihak ketiga, dan
• Merencanakan langkah-langkah perlindungan konsumen tambahan.

Spesifiknya belum diketahui

Departemen Keuangan telah lebih lanjut mendefinisikan proses pemetaan token dan mengeluarkan makalah konsultasi publik untuk mengklarifikasi detailnya.

Tidak ada jadwal spesifik yang jelas kapan pemerintah Australia akan menerjemahkan temuannya dari penyelidikan ini ke dalam undang-undang, termasuk tidak ada kejelasan tentang kapan Kementerian Keuangan akan mengambil langkah.